YOGYAKARTA — Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta tahun 2026 diwarnai oleh tantangan kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Menyikapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Triono Hari Kuncoro, menekankan pentingnya strategi penyusunan skala prioritas agar roda perekonomian dan pelayanan masyarakat tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan.
“Di tengah gencarnya efisiensi, hal itu memang menjadi semacam ancaman tersendiri bagi kelangsungan fiskal pemerintah di setiap daerah. Oleh karena itu, poin pentingnya adalah bagaimana kita membuat skala prioritas tentang apa yang harus dikerjakan,” ungkap pria yang akrab disapa Pak Kuncoro tersebut.
Kuncoro tak menampik bahwa wacana pengetatan anggaran kerap memicu keresahan di tingkat akar rumput. Saat turun ke lapangan, ia kerap menemui pengurus kelurahan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang khawatir program pembangunan di wilayah mereka akan dicoret atau ditunda. Menghadapi pesimisme ini, ia meminta pemangku kebijakan untuk terus membangun komunikasi yang menenangkan agar masyarakat tetap optimis.
Menariknya, di balik minimnya Sumber Daya Alam (SDA) di Kota Jogja dan menyempitnya ruang fiskal, Kuncoro melihat potensi besar dari karakter asli warganya. Menurutnya, kondisi yang serba terbatas kerap menjadi katalis lahirnya inovasi baru di tengah masyarakat.
“Kita sebenarnya harus menampilkan something new dari Jogja. Memang kadang-kadang dalam keadaan terpaksa atau tertekan itu justru tumbuh kreativitas. Ini yang menarik bagi masyarakat kita, ada the power of kepepet. Mau tidak mau, masyarakat akhirnya menjadi kreatif,” tegasnya.
Selain isu fiskal, pimpinan dewan ini juga menyoroti krusialnya perubahan perilaku masyarakat, terutama terkait pengelolaan lingkungan dan persampahan. Mengubah kebiasaan warga yang sudah membumi puluhan tahun diakui tidaklah mudah dan membutuhkan effort ekstra. Ia menekankan bahwa merubah kebiasaan butuh konsistensi tingkat tinggi, layaknya rutinitas beribadah yang terus dijaga agar membuahkan hasil yang baik.
Sebagai penutup, Kuncoro mengingatkan agar predikat Yogyakarta sebagai kota yang “layak dikunjungi” tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri. Lonjakan pariwisata yang membawa berkah secara ekonomi juga membawa efek domino yang harus segera dimitigasi.
“Jangan cepat puas dengan capaian-capaian yang hari ini sudah ada. Persoalan berikutnya pasti menanti. Kalau orang banyak datang, faktor lalu lintas dan kemacetan itu menjadi hal berikutnya yang harus sudah kita siapkan skemanya. Sehingga pada akhirnya, perekonomian masyarakat tetap untung,” pungkasnya.
Sumber Liputan: Diolah dari tayangan resmi Podcast DPRD Kota Yogyakarta bertajuk “APBD 2026 Kota Yogyakarta: Antara Tantangan Fiskal dan Pemerataan Pembangunan”. Tautan Video: https://www.youtube.com/watch?v=jbdQ8IQenqo
